Smart Voters

durspasi

SEKADAR ingin berbagi pendapat tentang kekisruhan yang terjadi. Ya, pilkada kali ini tidak hanya di Jakarta. Ada 101 daerah akan menggelar pilkada, namun Pikada Jakarta telah menjalar, membuat pesta demokrasi lokal kali ini seakan tunggal.

Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dikawal. Pilkada sendiri merupakan arena seleksi pemimpin di level daerah. Karenanya, kita tidak boleh acuh dan hanya (terbawa) fokus pada perebutan kursi orang nomer satu di ibu kota saja.

Bagaimanapun, Pilkada Jakarta telah membuat kita semua jenuh, membuat pilihan-pilihan politik hanya disandarkan pada kepentingan-kepentingan semata. Untuk itu, kita harus menjadi smart voters (pemilih cerdas) dalam upaya mengawal dan menjaga marwah demokrasi lokal yang digelar secara serentak.

Kenyataan yang hadir, pilkada masih menyisakan beberapa persoalan dan kendala sehingga menghambat proses demokrasi. Tentu kita tak ingin bersikap naif. Kita berharap seleksi kepemimpinan di tingkat lokal nilainya menjadi lebih subtansial.

Beberapa masalah yang menghambat jalannya demokrasi lokal akhir-akhir ini adalah penggunaan isu SARA dalam setiap kampanye dan hanya berpijak pada kepentingan pragmatis jangka pendek semata. Masalah selanjutnya adalah proses seleksi pasangan calon yang masih berputar-putar di kalangan elite partai tingkat pusat.

Dua hal di atas, kemudian membuat minimnya ruang komunikasi yang terjadi antara pihak partai politik dan masyarakat. Dampaknya, demokrasi yang sejatinya dari, oleh dan untuk rakyat justru dibonsai karena kendali penuh elite partai tingkat pusat.

Sedang demokrasi lokal sendiri, sejatinya adalah menjaga kedaulatan pemilih dalam mengawal akuntabilitas kebijakan di level daerah. Nah, menjadi smart voters adalah cara agar keterlibatan masyarakat mampu menjaga marwah demokrasi lokal yang sudah lebih dari satu dekade berlangsung.

Dalam arti yang sederhana, smart voters menjadikan kehadiran masyarakat tidak sekadar terlibat dalam pemasok suara semata. Jauh melebihi itu, smart voters adalah bentuk keterlibatan masyarakat sehingga mampu mewarnai proses demokratisasi yang berlangsung.

Ya, smart voters selalu mendasarkan alasan-alasan rasional dan subyektif dalam setiap pilihan politiknya. Artinya, kesadaran politik menjadi elemen penting sehingga setiap pilihannya selalu didasarkan pada hati nuraninya.

Praktik politik uang harus dijauhi. Sedini mungkin masyarakat menolak pemberian uang yang coba ditujukan agar memilih pasangan calon tertentu. Bahkan, jika ada praktik demikian, masyarakat harus berani melaporkannya kepada badan pengawas pemilu (Bawaslu) setempat.

Dengan demikian, menjadi smart voters berarti tidak asal memilih, bukan karena faktor suku, saudara dan lain sebagainya. Setiap pilihan perlu didasarkan pada kriteria yang ada, semisal bagaimana integritas calon pemimpin tersebut. Pilihan juga didasarkan pada komitmennya dan dedikasinya dalam mengatasi berbagai masalah yang menimpa masyarakat.

Sehingga, masyarkat tahu mana calon pemimpin yang visioner dan benar-benar akan membawa perubahan lebih baik bagi daerahnya. Keterlibatan semacam ini nantinya yang akan mampu menjaga keberlangsungan demokrasi lokal yang baik.

Selain itu, keterlibatan smart voters nantinya mampu memelihara proses demokrasi yang sesuai dengan yang diamanahkan. Karena, smart voters memahami secara baik makna politik berikut implikasinya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hak suaranya tidak akan dikasih secara asal-asalan tapi dengan sekian pertimbangan dan alasan yang sudah matang.

Karenanya, kehadiran smart voters dengan sendirinya akan mengubur pratik-praktik atau transaksi kotor dalam dunia politik. Keberadaan smart voters dengan tegas akan menolak dan enggan menjadi korban money politic.

Akhirnya, smart voters menjadikan elektabilitas calon kepala daerah sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihannya. Dengan adanya smart voters, pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar berpihak pada rakyat.

Sekian catatan dari saya soal “smart voters”, semoga bermanfaat. []